Tingginya animo masyarakat Muslim indonesia untuk menunaikan ibadah umrah mendapat perhatian serius dari Kedutaan Besar Arab Saudi indonesia . Semakin mudah dan lancarnya pengurusan visa diyakini turut mendorong menggeliatnya bisnis ini Ketua Umum Amphuri, Sugeng Wuryanyo mengatakan Kedubes Arab Saudi di Indonesia sangat membantu proses pengurusan visa jamaah Indonesia yang akan menunaikan ibadah umrah. Per hari, Sugeng mendengar paling tidak terdapat 5.000 visa jamaah umrah yang dikeluarkan pihak Kedubes tersebut. “Pihak Saudi sangat membantu proses pervisaan, jadi tidak ada kendala. Kuota umrah pun tidak ada masalah,” ujarnya.Direktur Utama Travel primasaidah Rahmatan juga menyatakan 2.000 visa jamaah yang telah diberangkatkan sejak awal 2013 kemarin diperoleh tanpa kesulitan berarti. Meski sebelumnya sempat mendengar kabar burung pembatasan waktu umrah, Irmawati mendapati bahwa Pemerintah Arab Saudi tidak melakukan hal tersebut.
“Itu hanya isu simpang-siur. Ternyata tetap bisa, mau dua minggu, atau sepuluh hari boleh,” ujar Rahmatan. Travel primasaidah, yang sempat menutup pelayanan selama periode Syawal hingga Lebaran Haji kemarin, mengaku kebanjiran pendaftar yang sangat ingin mengunjungi Masjidil Haram di awal 2013 ini.
Meski begitu, kabar batalnya 300 calon jamaah umrah asal Jawa Timur sangat disesalkan Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (Himpuh), Baluki Ahmad. Apalagi, jamaah tersebut ditangani oleh biro perjalanan yang belum terdaftar secara resmi di Kementerian Agama.
Padahal, jumlah jamaah umrah asal Indonesia yang berangkat ke Tanah Suci merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Untuk mencegah terulangnya kasus serupa, baik Himpuh maupun Amphuri menyambut baik rencana pemerintah untuk melakukan akreditasi biro perjalanan haji dan umrah di Tanah Air.
Akreditasi travel
Direktur Jenderal Penyelenggara Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu menyebut rencana melakukan akreditasi biro perjalanan haji dan umrah tahun ini guna melindungi calon jamaah dari travel nakal.
Ketua Komisi Pengawasan Haji dan Umrah Indonesia (KPHUI), Ade Marfuddin berharap pemberlakuan akreditasi ini bisa menertibkan travel haji dan umrah yang sudah beroperasi. Dengan rutin melakukan penilaian, pemerintah pun bisa memantau status operasional travel-travel.
“Banyak travel yang izin operasionalnya belum diperpanjang tetap berani memasang iklan di media massa. Bagi masyarakat awam yang tidak tahu, jelas ke depannya bisa sangat merugikan bila travelnya dilarang memberangkatkan jamaahnya,” kata Ade. Jangan sampai pula, tambahnya, ada travel yang iklannya masih terpampang di jalan, tapi nyatanya sudah tidak beroperasi.
Pemberian reward dan punishment juga disebut Ade layak diberlakukan sebagai bagian dari rencana akreditasi travel. Tolak ukurnya adalah laporan jamaah atas kualitas layanan yang diterimanya selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Dengan diumumkannya kualitas layanan sebelumnya, dia yakin informasi tersebut akan sangat bermanfaat bagi calon jamaah yang tengah mencari jasa travel haji dan umrah.
Faktor lain yang dapat dijadikan penilaian akreditasi travel, tambah Ade antara lain sistem administrasi, manajemen pelayanan serta program ibadah yang ditawarkan. “Juga bisa dilihat dari hasil laporan tahunan travel, siapa yang paling banyak memberangkatkan dan paling bagus layanannya pada jamaah?”
