JAMBI – Masyarakat Provinsi Jambi yang masuk dalam
daftar tunggu atau waiting list harus bersabar diri. Soalnya, waiting
list saat ini saja sudah mencapai 34 ribuan orang, terbanyak dari Kota
Jambi.
Dengan begitu banyaknya daftar tunggu jamaah haji Provinsi Jambi saat
ini, maka dipastikan bagi masyarakat yang akan mendaftar saat ini akan
diberangkatkan pada tahun 2026 akan datang.
”Jumlah calon haji yang sudah mendaftarkan diri melalui sistem
komputerisasi haji kabupaten/kota mencapai 34.077 pendaftar dengan kuota
haji 2.064 orang per tahun,” ungkap Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Agama (Kanwil Kemenag) Provinsi Jambi Mahbub Daryanto, Senin (11/2),
saat berkunjung ke Jambi Independent (grup JPNN).
Dijelaskan, tingginya angka daftar tunggu calon haji dikarenakan
membaiknya kondisi perekonomian dan kesadaran beribadah warga yang terus
meningkat. Calon haji tersebut terdaftar melalui sistem komputerisasi
haji dan membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji awal sebesar Rp 25 juta
per orang.
”Kita sudah me-launching (meluncurkan) siskohat di kabupaten/kota
masing-masing, jadi semuanya dapat dicek di sana tahun berapa
berangkatnya. Dan yang patut diketahui tidak ada yang namanya
didahulukan,” sambungnya.
Calon haji tersebut diberangkatkan sesuai dengan nomor urut
masing-masing. Siapa yang tercepat mendaftar dan masuk dalam jumlah
kuota yang ditetapkan, akan diberangkatkan lebih awal. ”Kami berharap
pada tahun depan kuota haji daerah ini mendapat penambahan, sehingga
daftar tunggu tidak semakin panjang,” lanjutnya.
Dijelaskan, salah satu pertimbangan pengambilan kuota di tingkat
provinsi, agar tidak adanya perbedaan yang mencolok dalam daftar tunggu
keberangkatan haji antara kabupaten/kota dalam Provinsi Jambi. “Kalau
menggunakan sistem kuota kabupaten, maka jamaah yang mendaftar di kota
akan lama menunggu karena warganya memang lebih banyak. Makanya, kita
memilih kuota provinsi karena daftar tunggu diurut berdasarkan waktu
mendaftar,” jelasnya.
Selain itu, adanya tudingan selama ini jika setoran awal jamaah untuk
naik haji hilang begitu saja dan tidak dikembalikan lagi ke mereka,
diakuinya, itu tidak benar.
Menurutnya, masyarakat jangan salah kaprah dengan “bunga” setoran awal
haji itu. Sebab, bunga itu digunakan untuk optimalisasi haji. ”Supaya
tidak ada salah pengertian, supaya tidak ada pemahaman bahwa uang yang
mengendap begitu lama tidak dikembalikan kepada jamaah, itu salah besar.
Patut diketahui dana yang disetor oleh jemaah yang setiap tahunnya
mencapai Rp 34 juta hanya untuk membayar tiket PP dan juga pemondokan,”
katanya.
Sementara, dalam pembiayaan haji itu dikenal dengan biaya langsung dan
tidak langsung. Biaya langsung meliputi biaya awal yang mesti disetor
oleh jemaah. "Itulah yang disebut dengan direct cost," katanya.
Lalu, lanjut Mahbub, ada yang disebut dengan biaya tidak langsung akibat
dari optimalisasi setoran awal haji yang bisa saja terpendam
bertahun-tahun. Dengan kata lain ada manfaat dari dana itu. "Dalam bank
konvensional itu disebut bunga, nah biaya-biaya lain dibayar dari dana
ini dibayar,” katanya, lagi.
Biaya yang dibayar lewat manfaat atau bunga itu seperti pelayanan umum
kepada pemerintah Arab Saudi, begitu pula misalnya untuk dana asuransi.
Anggarannya juga diambil dari sumber yang sama. “Untuk paspor, biayanya
juga dari dana itu. Dulu memang jemaah yang menanggung. Kemudian biaya
makan di Jeddah, Arofah, Mina dan Madina, jemaah tidak bayar lagi.
Semuanya diambil dari dana itu. Demikian juga dengan biaya lainnya,”
sambungya.
Tidak hanya itu, terkait adanya dugaan yang menyatakan jika biaya dan
transportasi bagi petugas haji yang mendampingi jemaah pada saat
pelaksanaan ibadah haji ditanggung oleh jamaah juga salah. Sebab, para
putugas haji itu semunya ditanggung oleh negara. ”Dibiayai APBN, murni
tidak lagi dari jamaah,” sambungnya.
Pada kesempatan itu, ia kembali menekankan kepada kepala daerah untuk
melaksanakan amanah UUD tentang haji yang mewajibkan kepala daerah untuk
menanggung biaya domestik
solusi muntuk mempercepat keberangkatan ibadah haji anda terutama di jambi yaitu dengan
Pendaftran haji plus kuota depag di travel hajplus dan umrah primasaidah walaupun sekarang waiting list nya sudah sampai 2017 tapi berangkatnya lebih cepat daripada daftar haji reguler ...
BOGOR--Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) menilai tidak ada masalah dengan dana talangan haji yang selama ini dipraktekkan bank-bank syariah. Asbisindo pun percaya pemerintah tidak akan melarang praktik pemberian dana talangan haji tersebut.
